Khilafah.id – Isu kebangkitan komunisme di Indonesia seringkali naik turun. Kadang ia muncul mendadak ketika ada momentum penting seperti kontestasi politik dan momen politik lainnya. Tiba-tiba ada kabar beredar muncul bendera palu arit di beberapa daerah yang tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang mendesainnya.
Namun, pada intinya pelarangan paham komunisme dan logonya tercantum dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Hampir sangat sulit dan butuh keberanian bagi individu dan kelompok untuk secara sengaja mengungkapkan diri sebagai bagian dari komunisme.
Kadangkala ada bingkai narasi yang juga tidak kalah pentingnya semisal : khilafah ajaran Islam dilarang, PKI dan komunisme dibiarkan. Padahal, ideologi khilafah melalui organisasi pengusungnya juga telah dibubarkan berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yang kemudian menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Tentu saja, baik khilafah sebagai gerakan ideologis maupun PKI dan pahamnya sudah dianggap tidak sesuai dengan dasar negara, Pancasila. Namun, pertanyaannya kenapa isu ini selalu direproduksi?
Saya ingin berangkat dengan definisi ideologi karena baik PKI dan HTI bukan hanya institusinya yang berdiri sebagai ancaman, tetapinya ancaman latennya yang bernama ideologi. Daniel Bell (1982) menyebut ideologi sebagai seperangkat kepercayaan yang terlembaga yang berfungsi untuk menyamakan gagasan, tingkah laku dan karakter invidu serta menuntut suatu kekuatan pengikat dari penganutnya. Ideologisasi sangat dibutuhkan untuk semakin memperjelas individu untuk mengindetifikasi diri dan integrasi kelompok ketika ada pertarungan dalam struktur sosial.
Secara teoritik, konflik tidak hanya membawa aspek negatif yang destruktif. Dalam struktur sosial konflik mampu mendorong terciptanya integrasi kelompok. Fungsi integratif konflik ini dalam teori sosial (Lewis Coser) terjadi dengan adanya pembentukan solidaritas internal kelompok karena ada ancaman dari luar yang dianggap musuh. Dengan munculnya konflik dan ketegangan dengan pihak luar secara internal akan ada reintegrasi dan rekonsolidasi baru dalam suatu komunitas.
Karena itulah, cukup beralasan selalu menciptakan musuh bersama (common enemy) atau musuh yang diciptakan sangat membantu terbentuknya soliditas dan solidaritas internal. Menguatkan barisan internal dan mengkonsolidasikan kekuatan membutuhkan situasi yang dianggap selalu penuh konflik dan perlu pembentukan musuh.
Tidak mengherankan, berusaha mempertarungkan ideologi khilafah dengan komunisme dapat dibaca sebagai bagian dari ideologisasi baru untuk menguatkan pendukung dan pembelanya. Lalu, kenapa harus komunisme? Ini perlu jawaban agak cerdas.
Mereproduksi Hantu PKI
Pada mulanya gerakan ideologi khilafah di Indonesia jelas mempunyai agenda untuk mengganti dasar negara, Pancasila, dengan khilafah Islamiyah. Kritik terhadap Pancasila sebagai dasar negara telah banyak berserakan dari gerakan ini. Gerakan ini mencapai anti-klimaksnya ketika harus berhadapan dengan kebijakan negara untuk membubarkan organisasi pengusungnya.
Teori penindasan dan pendzaliman mencoba dilontarkan bahwa Pemerintah menindas “umat Islam” dengan dibubarkannya organisasi kurang berhasil. Tidak ada satupun organisasi besar keagamaan yang merasa terpengaruhi oleh bujukan teori pendzaliman ini. NU dan Muhammadiyah, misalnya, tetap berkomitmen untuk menjaga Pancasila dan organisasi yang bertentangan dengan dasar ini layak dibubarkan.
Belakangan gerakan khilafah tidak cukup kuat untuk mengajak organisasi Islam agar menentang kebijakan negara tentang pembubaran organisasi ini dengan narasi Islam terdzalimi. Kondisi ini cukup menyadarkan mereka bahwa berhadapan dengan Pancasila masih cukup berat karena harus pula berhadapan dengan organisasi keagamaan lain yang sudah berkomitmen mendukung Pancasila.
Term Khilafah dalam Bingkai NKRI atau Khilafah Rahmatan Lil Alamin pun coba ditawarkan oleh gerakan khilafah. Tidak lupa, dalam banyak kesempatan gerakan ini pun telah mengindetifikasi diri dengan kelompok ahlu sunnah wal jamaah (aswaja), misalnya melalui beberapa gerakan majlis Multaqa Ulama Aswaja. Beberapa pentolan dan tokohnya disebut sebagai ustad atau ulama aswaja. Namun, itu pun tidak tidak banyak merubah persepsi organisasi yang dibubarkan ini mendapatkan pembelaan.
Gerakan khilafah di Indonesia harus memutar otak untuk mencari musuh bersama yang juga dimusuhi semua kelompok. Jatuhlah pilihan kepada komunisme yang jelas telah dibubarkan dan secara historis sangat dibenci oleh umat Islam Indonesia. Menarasikan ancaman baru komunisme dan kebangkitan komunisme di Indonesia akan menciptakan musuh bersama baru.
Mereproduksi ancaman komunisme baru ini setidaknya bisa menutupi ancaman yang bernama gerakan khilafah. Paling tidak, narasi ini ingin membuahkan pertanyaan masyarakat yang kelak akan membesar bahwa khilafah yang islami dibubarkan, komunisme yang sedang bangkit dibiarkan. Apa kemudian kesimpulannya? Jelas pemerintah pro-komunis sedang menindas dan mendzalimi umat Islam.
Bukan hanya tuduhan pemerintah pro-komunis, pembaca pun atau bahkan penulis akan dituduh komunis jika tidak bersepakat dengan gerakan khilafah. Ada narasi yang ingin dibangun untuk membenturkan khilafah dan komunisme bahwa yang menolak khilafah itu adalah komunis. Narasi itu bukan lagi ideologi khilafah bertentangan dengan Pancasila, tetapi siapapun anti gerakan khilafah sama halnya dengan PKI.
Pada akhirnya, kebangkitan komunis dan ancaman baru PKI adalah bagian dari cara ideologisasi dan menguatkan kembali barisan gerakan khilafah. Tentu masih banyak kelompok lain yang sangat berkepentingan dalam memainkan isu komunisme dan PKI di Indonesia dalam kepentingan politik tertentu. Tentu saja pada akhirnya kepentingan politik apapun akan bertemu dengan ideologi dan gerakan khilafah senyampang memiliki tujuan yang sama untuk mereproduksi pemerintah membiarkan komunisme.
Abd Malik, Penulis tentang keislaman dan keindonesiaan.
