Khilafah Sistem Politik Terbaik di Dunia Itu Fitnah

khilafah politik

Khilafah.id – Tak jarang para pengasong khilafah meyakini bahwa sistem alternatif yang bisa membawa kesejahteraan dan keamanan bagi umat manusia atau dengan perkataan lain, sistem politik yang terbaik di dunia itu adalah sistem khilafah.

Sejauh yang penulis pahami, paling tidak ada tiga poin yang kerap dikampanyekan oleh mereka, pertama, kata Wasathiyah yang dibenturkan dengan moderat. Jihad itu bukan terorisme. Khilafah bukan khilafahisme dan radikalisme.

Kedua, umat muslim tidak sadar bahwa Barat melalui “demokrasi” menginginkan cara pandang umat Islam dirubah. Padahal, demokrasi mengubah makna jihad. Ketiga, seruan untuk berjuang menangkal liberalisme (demokrasi). Bahkan, mereka menuduh kelompok yang tidak sejalan dengan ideologi, maka mereka sebut sebagai kaum liberal. Tak hanya itu, mereka beradagium: “Apabila mereka (kaum yang dianggap liberal oleh pengasong khilafah) melakukan secara formal, maka mereka (pengasong khilafah) melakukan secara informal, yakni melalui jalur pendidikan.

Menarik melihat bagaimana mereka menganggap bahwa Khilafah adalah sistem terbaik dan solusi atas segala permasalahan di Indonesia dan bahkan di dunia. Namun, ada hal yang patut dipertanyakan, apakah demokrasi itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam?

Jamak diketahui bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang dianggap paling mengakomodir semua kepentingan rakyat dan melalui sistem ini, dengan meminjam bahasanya Mahfud MD, kekuasaan dapat dibagi menjadi tiga, lima atau pun delapan sebagaimana yang diterapkan oleh Indonesia saat ini. Pendeknya, demokrasi merupakan sistem yang dibagi kekuasaannya dan kedaulatannya berada di tangan rakyat.

Jika kita buka lembaran sejarah, demokrasi muncul sebagai antitesis dari sistem sebelumnya, yakni oligarki, aristokrasi dan monarki yang kekuasaannya dimonopoli oleh kalangan bangsawan (Raja/Ratu) maupun agamawan. Sementara monarki sendiri antitesis dari teokrasi, yakni pemerintahan yang dimonopoli oleh seorang diri dengan mengatasnamakan dirinya sebagai wakil Tuhan.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, demokrasi sudah menjadi barang yang inheren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasalnya, para pendiri bangsa telah sepakat bahwa demokrasi adalah sistem yang akan dan selalu diterapkan di Indonesia, meskipun pada gilirannya, demokrasi mengalami perkembangan mulai dari demokrasi parlementer menuju demokrasi presidensial, dari demokrasi parlementer lagi dan menuju demokrasi presidensial.

Dalam praktik berdemokrasi, untuk meraih kursi kekuasaan maka diselenggarakanlah pemilihan umum (Pemilu). Meminjam bahasanya Jimly Asshiddiqie (2007), semua elemen kenegaraan yang terpilih itu merupakan suara-suara rakyat atau mendapat legitimasi dari rakyat. Misalnya, DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, mereka melalui regulasi maka dapat dengan mudah memilih siapa saja yang dianggap profesional untuk duduk dalam lembaga negara, misalnya para penegak hukum dan aparatur pemerintah lainnya. Maka, inilah yang disebut suara rakyat tidak langsung.

Sehingga, siapa pun ia yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta turunannya maka mereka semua adalah representasi dari rakyat. Karena mereka mendapat legitimasi dari rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain tu, penyelenggaraan pemilu tidak ditentang oleh umat muslim karena memang demokrasi ini tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an maupun Hadis dan sumber hukum Islam lainnya — meskipun ada yang menentangnya seperti kelompok eks HTI. Meminjam bahasanya Makmun Rasyid, golongan penentang demokrasi itu adalah mereka yang gagal paham atas khilafah.

Biasanya, kelompok gagal paham itu kerap menjustifikasi bahwa demokrasi adalah sistem politik pencetak oligarki yang lebih tertarik dalam menghasilkan uang daripada melayani masyarakat. Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam sitem yang lain tidak ada yang korup? Atau lebih spesifik lagi, apakah dalam sistem khilafah tidak akan korup? Maaf, sistem khilafah tidak ada di zaman ini atau lebih tepatnya, hanya ada ketika saat Rasulullah masih hidup. Dengan kata lain, maaf: program khilafah tak sekedar dari buah halusinasi.

Pada titik ini jelas bahwa, demokrasi merupakan sistem politik yang disepakati oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama (luhur). Jika memang demokrasi itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka sedari dulu Indonesia — mungkin– menjadi negara yang menganut khilafah.

Saiful Bari, Alumnus Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga, pernah nyantri di Ponpes Al-falah Silo, Jember. Kini menjadi Redaktur Majalah Silapedia.

Redaksi Khilafah.ID

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Menolak Tegas Ideologi Khilafah di Negeri Kita

Rab Feb 16 , 2022
Khilafah.id – Ideologi khilafah masih terus menguat di Indonesia, meskipun organisasinya misalnya, HTI telah dibubarkan. Indikatornya dapat kita lihat dari penayangan sebuah film Jejak Khilafah di Nusantara ala HTI ini, yang menurut penulis dan sejumlah tokoh muslim, lebih merupakan framing (pengkerangkaan) ideologi khilafah yang sarat dengan manipulasi sejarah dan pada […]
Ideologi Khilafah