Khilafah.id – Moderasi beragama merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Secara substantif, moderasi beragama sebenarnya bukan hal baru bagi bangsa kita.
Masyarakat Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang cukup mengakar. Kita biasa bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Boleh dikata, nilainilai fundamental seperti itulah yang menjadi fondasi dan filosofi masyarakat di Nusantara dalam menjalani moderasi beragama. Nilai itu ada di semua agama karena semua agama pada dasarnya mengajarkan nilainilai kemanusiaan.
Moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. Ini adalah sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami dan ikut merasakan satu sama lain yang berbeda dengan kita.
Moderasi beragama memiliki peran strategis dalam mewujudkan keharmonisan berbangsa dan bernegara. Hal ini bahkan diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut, terdapat empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan ramah tradisi. Tahun 2020 menjadi salah satu momentum untuk mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Melalui program prioritas Kementerian Agama, tahun 2022 dicanangkan menjadi tahun toleransi, tentu ini menjadi tonggak komitmen untuk menjaga persatuan bangsa.
Bersamaan dengan pencanangan tahun toleransi ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terpilih memimpin Presidensi G20 untuk satu tahun ke depan (2021-2022). Sejak Desember 2021, Indonesia terpilih untuk memimpin kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu. Sebuah momentum untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi Indonesia pascapandemi. Secara langsung kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara akan berdampak kepada pengembangan pembangunan manusia dan infrastruktur.
G20 Momentum Membumikan Moderasi Beragama
Presidensi G20 Indonesia 2022 merupakan momentum membumikan moderasi beragama. Kepercayaan ini juga menjadi kesempatan Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia tentang Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity) yang telah mengakarkuat pada ideologi Pancasila. Keberhasilan dalam mengelola keberagaman dan mengharmonisasikan cara beragama sekaligus bernegara dapat menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di dunia.
Toleransi dan keberagaman sudah menjadi nafas Indonesia dan amanah konstitusi, “……… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….”, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Ini menjadi bukti peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia.
Dr. Katherine Marshal, wakil Presiden Forum Lintas Agama G20 mengemukakan bahwa Indonesia memiliki kesempatan emas untuk menggaungkan keragaman lintas agama ke dalam diskusi global sehingga momentum G20 menjadi istimewa. Hal ini disampaikan pada webinar yang diselenggarakan Institut Leimena bersama The Sanneh Institute pada Februari 2022. Sudah selayaknya Indonesia menjadi laboratorium perwujudan toleransi antar umat beragama.
Lebih lanjut, pemulihan pasca pandemi covid-19 yang jadi bahasan utama pada forum G20 sejatinya tidak hanya membicarakan tema-tema merekonstruksi ekonomi global semata, kemanusiaan tentunya juga menjadi pembahasan termasuk upaya untuk memulihkan trauma pasca pandemic dalam konteks keberagamaan.
Toleransi Membangun Iklim Ekonomi yang Kondusif
Toleransi kerukunan umat beragama sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sudah menyampaikan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip kemerdekaan dan kebebasan untuk menumbuhkan sikap tolerasi, saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dengan latar belakang sosial-budaya yang berbeda. Ihwal ini dapat menjadi modal untuk membangun bangsa Indonesia ke depannya.
Toleransi dapat menjadi strategi untuk menciptakan iklim kondusif bagi investasi yang berkorelasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengembangan peluang bagi penanaman modal, toleransi menjadi hal yang penting dan mutlak untuk mendukung investasi. Hal ini sebagaimana tercantum pada survey KPPOT 2007 yang masih relevan dengan kondisi terkini.
Keamanan dan ketertiban umum menjadi variabel penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sebagaimana yang disebutkan dalam perspektif suprastruktur. Dalam hal ini dijelaskan bahwa konflik berdampak kontraproduktif terhadap investasi. Tentu saja, investor akan menarik mundur investasinya jika negara tujuan investasinya berkonflik dan tidak menerapkan moderasi dalam keberagaman. Sedangkan upaya untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus pemerintah saat ini sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan mengejar laju pertumbuhan ekonomi pasca covid.
Dengan mengusung tema, “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Bangkit Perkasa”, Presidensi G20 Indonesia mendorong upaya bersama untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan dengan memanfaatkan momentum G20 sebagai etalase moderasi beragama.
Nurul Badruttamam, Pranata Humas Ahli Muda Itjen Kemenag RI, sekaligus Sub Koordinator Humas pada Itjen Kemenag RI. Berbagai program kehumasan telah lahir dari pemikirannya dengan menjalankan prinsip kolaborasi antar humas.
