Motif Politik Muslimah HTI Menolak Kesetaraan Jender

Muslimah HTI

Khilafah.id – HTI telah resmi dibubarkan sejak 2017. Namun, ideologinya tidak hilang begitu saja dari kepala pengusungnya. Ghirah gerakan khilafah, masih terasa hingga saat ini, tak terkecuali kelompok wanitanya, MHTI. Muslimah Hisbut Tahrir Indonesia (MHTI) adalah organisasi sayap HTI yang dikhususkan bagi para anggota wanitanya. Selain bekerja dalam agenda HT untuk mempersiapkan negeri Muslim bagi tegaknya daulah Khilafah Islamiyah, Muslimah HTI memainkan tema yang dirancang khusus untuk menyasar perempuan Muslimah, di antaranya penolakan keras terhadap wacana Kesetaraan Jender.

Wanita anggota MHTI kebanyakan telah berkeluarga, latar belakang individu mereka beragam, profesional di bidang pendidikan, pelajar, atau ibu rumah tangga.  Mereka tidak hanya aktif di lingkungan kerja dan rumah tangga, tetapi juga aktif di masjid dan forum dakwah. Semua aktivitasnya didasari orientasi dakwah sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia.

MTHI sebenarnya setuju bahwa perempuan boleh bekerja, Islam menghargai jerih payah perempuan, sebagaimana laki-laki sesuai dengan keahliannya. Namun, Syariat Islam versi MHTI mewajibkan perempuan untuk berperan penuh sebagai istri dan ibu di rumah. Peran rumah tangga yang mereka sebut sebagai umm wa rabbah al-bait, merupakan peran utama perempuan yang tidak dapat ditawar. Sehingga perempuan yang ingin bekerja, pada akhirnya, harus sepakat menanggung beban ganda (double burden).

Narasi utama MHTI ialah menentang habis-habisan wacana kesetaraan jender yang memungkinkan negosiasi peran rumahtangganya secara demokratis. MHTI mengerahkan sebagian besar tenaganya untuk menginformasikan bahaya kesetaraan dan keadilan jender (KKG). Melalui media online,majalah, buletin, seminar, dan konferensinya, MHTI menyebarkan kontra-wacana kesetaraan jender dengan mengasumsikannya sebagai Barat yang jahat.

Misalnya Arum Harjanti, salah seorang anggota MHTI, penulis artikel berjudul Waspada Wacana Perempuan Agen Perubahan ala Gender, menggambarkan bahwa Barat telah menjerat muslimah dengan racun berbalut madu dalam bentuk kampanye kesetaraan jender, menjadikan Muslimah sebagai agen perubahan ala Barat. Bagi Arum, Barat sengaja menyelewengkan arah peran perempuan dalam kehidupan demi mempertahankan hegemoninya di negeri-negeri Muslim. Kampanye kesetaraan jender adalah salah satu senjata Barat untuk merusak kaum Muslim.

Tidak jauh berbeda dari itu, dalam artikel Endiyah Puji Tristanti, Sesat Pikir Feminisme tentang HAM Perempuan, Feminisme didakwa sebagai gagasan yang rapuh dan rusak (fasad). Lahir yang pemikiran Barat yang menegasikan peran Pencipta dalam kehidupan dunia. Feminisme, menurut Endiyah, begitu keji memusuhi agama (Islam) dan syariatnya. Dalam pandangan anggota MHTI, dunia saat ini benar-benar hancur dalam buaian sistem kapitalisme imperialis, sedangkan perempuan merupakan korban yang tak berdaya tanpa adanya jaminan pemenuhan hak-hak syar’i perempuan oleh negara (khilafah).

Retorika MHTI tentang masalah jender mencerminkan penolakan mentah-mentah terhadap berbagai agenda dunia dan nasional yang mendukung partisipasi perempuan di bidang sosial, politik dan ekonomi. MHTI meidentifikasi jender sebagai kebohongan dan jebakan kapitalis, dibuat oleh pakar jender di seluruh dunia, khususnya barat, untuk menghancurkan Islam. Mungkin terdengar agak delusional dan berlebihan, namun tesis semacam ini mudah sekali ditemui dalam setiap narasi MHTI. Misalnya lagi, dalam artikel anggotanya yang berjudul Menjadi Kepala Daerah Perempuan adalah Impian Menyesatkan.

Anggota MHTI diharapkan memandang kepemimpinan perempuan di pemerintahan sebagai profesi yang melanggar syariat. Dalam tinjauan syariat mereka, meskipun umat merasakan manfaat kepemimpinan perempuan, hal tersebut tetap melanggar aturan Allah. Ironisnya lagi, artikel tersebut dengan terang mengatakan bahwa adanya kepala daerah perempuan yang berprestasi, bahkan di tingkat internasional, bukan alasan perempuan boleh menjadi kepala daerah. Kepala daerah perempuan dan para pendukungnya akan mendapatkan kemurkaan Allah.

Bagi mereka, merealisasikan hak kepemimpinan perempuan di tingkat daerah berarti mengikuti jalan Barat, serta berpaling dari hukum Allah. lagi-lagi, MHTI menganggapnya sebagai agenda Barat untuk menjauhkan para Muslimah dari syariat Allah. Barat akan terus membombardir benak kaum Muslimin dengan pemikiran-pemikirannya, menjadikan perempuan sebagai agen pencegah kebangkitan Islam. Adanya keyakinan tentang konspirasi seluruh dunia untuk menghancurkan Islam, selalu menjadi argument MHTI yang menarik dicermati.

Sampai di sini, cukup jelas bahwa wacana jender yang awalnya merupakan masalah utama yang dibahas MHTI, ujung-ujungnya, hanya digambarkan sebagai bagian dari sistem Barat. Hal ini tentu tidak lepas dari politik anti-Barat Hisbut Tahrir yang memusuhi terminologi barat seperti demokrasi, kapitalisme, tentu juga gender. Motif kebencian yang sangat besar terhadap Barat tercermin dengan baik dalam setiap narasi MHTI, berkesesuaian dengan agenda politik HT. Maka dari itu, retorika umum MHTI dalam setiap artikel maupun orasinya, selalu megait-ngaitkan isu tentang perempuan dengan kebutuhan mendesak untuk mendirikan kekhalifahan Hisbut Tahrir.

Kelompok Islamis, apapun ideologi politik maupun ekonominya, memiliki kesamaan dalam menekankan wanita muslimah ke dalam rumah tangga dan peran domestik. Jender dimanipulasi untuk kelangsungan politik, meskipun dakwah domestikasi perempuan di kalangan kelompok ini sendiri, sebenarnya seringkali mencerminkan kecenderungan dan praktik yang kontradiktif.  Dalam The Idea of Women Under Fundamentalist Islam, karya Lamia Rustum Shahadeh, lebih jauh dikemukakan adanya kontradiksi antara teori peran domestik perempuan ala kaum fundamentalis dan praktiknya.

Seperti di antaranya, dukungan al-Maududi terhadap pencalonan Fatimah Jinnah, dan keragu-raguan Khomeini antara menghapus perempuan dari ruang publik atau mengundang mereka kembali sebagai sumber kekuatan politik. Terlebih lagi, kehidupan pribadi seorang tokoh muslimah fundamentalis, Zaynab al-Ghazali, nyatanya berbeda drastis dari perjuangannya tentang peran perempuan dalam masyarakat dan di rumah.

Pandangan kaku tentang peran domestik perempuan sebagai kodrat, dalam realitasnya sudah sulit diterapkan. Khususnya bagi wanita yang memiliki profesi keahlian, bahkan aktivis muslimah yang kerap menyuarakan peran itu sendiri. Muslimah yang aktif dalam aktivisme kelompok islamnya, misalnya, mau tidak mau membutuhkan pembantu bagi peran domestiknya.

Dibandingkan diisolasi di rumah dan jauh dari kehidupan publik, ia perlu sering bekerja di luar rumah untuk menyebarkan Islam, menentang barat, mengejar pertempuran di lapangan. Zaynab al-Ghazali, mencapai posisi tinggi di Ikhwanul Muslimin dan bahkan bangga telah dikirim ke penjara pria Liman Tura, sebelum dia akhirnya dikirim ke penjara wanita di mana ia mengolok-olok para narapidana dan menganggap dirinya lebih tinggi dari mereka. Ia tidak menjalani kehidupan domestik perempuan seperti yang kerap disuarakannya.

Dengan demikian, MHTI menolak kesetaraan jender, jelas, didasari motif kepentingan HTI mendirikan khilafah. MHTI memandang perempuan muslimah berperan penting dalam membangun masyarakat muslim dan akhirnya negara Islam. HT memasukkan perempuan muslimah dalam gerakan partai politiknya dan membangun agenda yang dirancang khusus untuk menargetkan perempuan muslim. Perempuan sebagai calon ibu dan guru merupakan aset yang sangat berharga bagi pencapaian tujuan HTI secara keseluruhan untuk mendirikan kekhalifahan, sehingga aset ini harus dilindungi dari pengaruh yang mereka sebut sebagai ‘Barat’.

Selvina Adistia, Pengamat politik Islam milenial.

Redaksi Khilafah.ID

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Ini Cara Kerja Eks HTI Pengaruhi Mahasiswa Baru, Hati-hati!

Jum Nov 19 , 2021
Khilafah.id – Sekitar setahun lalu, Setara Institute melakukan riset terhadap 10 PTN yaitu Universitas Indonesia, Universitas Islan Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Institut Teknologi bandung (ITB, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, IPB dan UGM. Selain itu riset juga dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Universitas Brawijaya (Unibraw) Universitas Mataram (Unram dan […]