Khilafah.id – Lalu yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana konsep Negara Islam? Apa ada konsep secara khusus yang dijelaskan oleh Nabi saw. maupun Sahabat tentang Negara itu, sehingga bisa dikategorikan sebagai Negara Islam? Inilah cerita tentang negara khilafah yang tak pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW.
Negara Indonesia bukanlah Negara Islam. Tetapi, ia tidak anti Islam. Mungkin ini ungkapan yang tepat untuk Negara kita.
Masih hangat di telinga kita tentang kelompok-kelompok yang bersemangat untuk menjadikan Negara kita sebagai Negara Islam. Menurut mereka, kita harus menjadi Islam secara kaffah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt. di dalam surah al-Baqarah ayat 208. Lebih jauh mereka berargumen bahwa untuk menjadi muslim secara kaffah maka Negaranya juga haruslah Islam. Begitu juga pemimpinnya, mestinya haruslah model ala khalifah.
Sebenarnya wacana ini bukanlah hal yang baru. Dari sejarahnya, wacana tentang Negara Islam atau Negara khilafah sudah muncul sejak runtuhnya Turki Ustsmani. Pada waktu itulah ada beberapa kelompok yang bersemangat untuk menjadikan Negara sebagai Negara khilafah. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana konsep Negara Islam? Apa ada konsep secara khusus yang dijelaskan oleh Nabi saw. maupun Sahabat tentang Negara itu, sehingga bisa di kategorikan sebagai Negara Islam? Mari kita mencoba membaca sejarah pada masa Nabi, sahabat serta generasi setelahnya.
Nabi Muhammad saw., walaupun beliau terbilang sukses dalam membangun Negara Madinah, ternyata Beliau tidaklah memberikan suatu konsep yang baku dan terperinci. Nabi hanyalah memberikan konsep dasar tentang sebuah Negara yang ideal. Konsep dasar itu berupa tauhid, keadilan, kesetaran dan kebebasan. sementara rinciannya diserahkan kepada umat untuk berijtihad sesuai keadaan dan kondisi yang mereka hadapi.
Para ahli biasanya menyebutkan bahwa Negara yang dibentuk Nabi Muhammad adalah Negara teokrasi. Mengapa demikian, karena tindakan Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan Negara senantiasa dalam bimbingan dan wahyu dari Allah swt. sebagaimana firmanNya;
وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى
Setelah beliau wafat, Negara diteruskan oleh para Sahabat yang kemudian di kenal dengan sebutan Khulafa’ur Rasyidin (632-661 M). Sayyidina Abu Bakar menjadi Khalifah selama dua tahun (632-634 M), Sayyidina ‘Umar selama sepuluh tahun (634-644), Sayyidina Utsman selama dua belas tahun (644-656) dan Sayyidina Ali selama lima tahun (656-661).
Pada masa sahabat ini terjadilah perubahan-perubahan karena pada masa mereka, menjalankan negara tidak lagi berdasarkan wahyu yang langsung turun dari Allah swt. sebagaimana pada masa Nabi saw. Sebab, wahyu sudah berhenti semenjak Beliau wafat. Kendati demikian, para sahabat tunduk dan patuh terhadap prinsip-prinsip dasar al-Qur’an dan Hadis. Ketika timbul suatu masalah baru yang tidak pernah terjadi ketika masa Nabi maka mereka para Khalifah yang empat bermusyawarah dengan para sahabat yang lain untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Oleh karena inilah, para ahli menyebutkan bahwa sistem negara yang dijalankan para Khulafa’ur Rasyidin merupakan Negara bercorak demokratis dan republik.
Perubahan yang sangat penting juga ketika masa setelahnya yaitu pada masa Bani Umayyah (661-680). Sayyidina Mu’awiyah pelopor pertama yang merubah dari sistem pemerintah yang demokratis menjadi monarki. Pada masa ini musyawarah mulai berkurang dilaksanakan dan pemimpin Negara sudah mulai absolut.
Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan yang selanjutnya yaitu Bani Abbas. Pada masa ini sama dengan masa yang sebelumnya. Namun, masa sebelumnya kurang begitu nampak keabsolutan kepala negaranya karena masih dipengaruhi oleh jiwa demokratis bangsa Arab. Pada masa ini sifat tersebut tambah semakin nampak dan meningkat.
Setelah kekhalifahan Bani Abbas dihancurkan pada tahun 1258, muncullah turki utsmani (1281-1924) di Istambul. Kalau kekhalifahan sebelumnya hanya memiliki gelar khalifah maka pada masa ini selain gelar khalifah, juga memiliki gelar sultan. Karena itu, absolutisme semakin menjadi-jadi dan berkembang. Dinasti Turki Usmani ini terhapuskan pada tahun 1922 dan pada tahun 1923 muncullah sebagai gantinya Republik Turki. Berikutnya pada tahun 1924 kekuasaan khalifah di Istambul dihapuskan. Akhirnya, Turki menjadi negara republik yang murni. Terbukti perubahannya dari kepemerintahan yang absolut menjadi kepemerintahan republik dan demokratis.
Begitulah sejarah singkatnya pemerintahan dari masa Nabi sampai terakhir Turki Usmani. Dari sejarah tersebut, pada masa siapa yang dikatakan Negara yang bercorak pemerintahan Islam? Tidakkah dari masa ke-masa selalu berubah corak kepemerintahannya? Memangnya seberapa penting suatu Negara dikemas dengan Islam? Bukannya yang lebih penting dari itu semua adalah esensi dari Negara itu?
Kalau tetap memaksa untuk menjadikan Negara ini sebagai Negara Islam, lalu pertanyaannya adalah ajaran Islam yang mana yang mau dijadikan sebagai landasan? Ajaran Islam saya membolehkan tahlil sementara mereka tidak. Ajara Islam saya mengajarkan hal-hal yang ramah, sementara mereka Islamnya berteriak-teriak. Ajaran Islam saya mengajarkan saling kasih sayang antara sesama manusia, bahkan terhadap non muslim sekalipun. Sementara mereka diajarkan bagaimana caranya membombardir?
Terakhir saya akan mengutip firman Allah swt. di dalam al-Qur’an yaitu:
لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
Lah, manusia saja tidak dipaksa untuk beragama, mengapa negara dipaksa untuk beragama? Wallahu a’lam bi al-shawab.
Abdul Gani, penulis tema-tema keislaman.
