Khilafah.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPTRI) mencanangkan tujuh program prioritas tahun 2024. Salah satunya program Sekolah Damai yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika kepada para guru dan siswa sekolah SMA atau yang sederajat.
Langkah ini sangat penting sebagai upaya menanggulangi bibit intoleransi, kekerasan dan perundungan di sekolah dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan terbebas dari sikap ekstremisme dan radikalisme.
Direktur Pencegahan BNPT RI Prof. Dr. Irfan Idris, MA., menegaskan pentingnya kegiatan Sekolah Damai untuk menanamkan pengetahuan kepada guru dan siswa di satuan pendidikan yaitu bagaimana mencegah penyebaran paham intoleransi, kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah.
“BNPT melalui program Sekolah Damai hadir untuk membangun ketahanan di kalangan siswa dan guru terhadap paham-paham yang dapat mengarah pada kekerasan. Program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan keberagaman, yang selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika agar para siswa mampu berpikir kritis, inklusif, dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan ekstrem”, ungkap Prof. Irfan Idris pada Pelatihan Guru Dalam Rangka Menumbuhkan Ketahanan Satuan Pendidikan Dalam Menolak Paham Intoleransi, Kekerasan dan Bullying di SMKN 2, Banda Aceh, Rabu (30/10/2024).
Prof. Irfan menegaskan bahwa sebagai institusi pendidikan, sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa, namun tidak dipungkiri bahwa sekolah tidak kebal dari pengaruh negatif seperti radikalisme, intoleransi dan kekerasan yang dapat merusak tatanan sosial dan keamanan bangsa.
Kehadiran paham radikal di sekolah, tambah Irfan, umumnya muncul dari berbagai sumber, termasuk media sosial dan lingkungan sekitar. Pengaruh ini dapat menciptakan ketidakstabilan di kalangan siswa yang terpapar, memicu konflik, dan merusak nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya mereka tanamkan sejak dini.
“Untuk itu, para pendidik dituntut untuk berperan aktif dalam mengenali tanda-tanda radikalisme, intoleransi, dan kekerasan di lingkungan sekolah serta mengedepankan pendidikan karakter yang kokoh,” terangnya.
Lebih lanjut Irfan memaparkan survei yang dirilis oleh Setara Institute tahun 2023, kota Banda Aceh tercatat sebagai salah satu kota dengan tingkat intoleransi tertinggi di Indonesia yang berada di urutan ke-3 dengan skor 4,26.
“Data ini mengingatkan kita bahwa masih ada pekerjaan rumah besar dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan harmonis,” tambahnya.
Tidak hanya intoleransi, sambung Irfan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi sekitar 3.800 kasus perundungan (bullying) di Indonesia. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan 226 kasus pada 2022, 53 kasus di 2021, dan 119 kasus pada 2020.
“Kasus perundungan ini tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal dan psikologis. Hal ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama karena perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah tidak hanya merusak mental korban, tetapi juga mengganggu proses belajar-mengajar dan hubungan sosial di sekolah,” terangnya.
Oleh karena itu Irfan menegaskan bahwa pelatihan yang diselenggarakan hari ini adalah salah satu wujud nyata komitmen BNPT untuk mewujudkan sekolah yang aman, damai, dan inklusif.
“Di sini kita membekali para guru dengan kemampuan untuk mendeteksi dini dan menangani gejala-gejala intoleransi serta kekerasan di lingkungan sekolah, sementara itu siswa akan diajak untuk memahami pentingnya hidup berdampingan dengan penuh tenggang rasa dan saling menghargai perbedaan”, ungkapnya.
Ia berharap dari pelatihan ini akan lahir agen-agen perdamaian yang mampu menyebarkan nilai-nilai positif tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di masyarakat.
“Mari kita jadikan sekolah-sekolah di Banda Aceh ini sebagai contoh yang baik dalam menciptakan iklim sekolah yang damai, harmonis, dan toleran. Saya yakin, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan para guru, kita bisa menurunkan angka intoleransi dan perundungan di sekolah, khususnya di kota Banda Aceh,” tutup Irfan.
Syaifurrahman Hasyim, Alumni UMSU Medan.
