Azwar Anas: Reformasi Birokrasi Dan Deradikalisasi

azwar anas

Khilafah.id – Teka-teki Menteri PAN-RB definitif sudah terjawab. Presiden Jokowi akhirnya melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri PAN-RB baru pada Rabu (7/9). Mantan Bupati Banyuwangi tersebut menggantikan almarhum Tjahyo Kumolo, sesame politi PDIP yang wafat pada Jumat (1/7) silam. Tantangan berat langsung dihadapi Azwar Anas menanti khususnya terkait kompleksitas permasalahan birokrasi dan radikalisme.

Radikalisme menyasar siapa saja tanpa kecuali. Apapun latar belakangnya, baik dari sisi agama, pendidikan, profesi dan lainnya rentan disusupi paham radikal, mulai dari yang sederhana hingga ekstrim. Aparatur negara tidak luput dari kerentanan tersebut.

Aparatur negara idealnya menjadi penjaga NKRI dan di garda dalam deradikalisasi. Namun ironisnya, beberapa oknum justru sebaiklnya memiliki paham bahkan ikut bergerak dalam barisan yang merongrong dan membahayakan NKRI. Sejak lama reformasi birokrasi diharapkan menjadi sapu jagad membenahi tata kelola dan profesionalitas aparatur negara. Kompleksitas permasalahan birokrasi belum mampu diselesaikan melalui reformasi tersebut. Namun demikian, pemerintah tidak boleh menyerah dan terus memperbaikinya. Tambahan beban disematkan dalam reformasi birokrasi yang ke depan butuh memasukkan upaya deradikalisasi di dalamnya, minimal secara internal.

Kerentanan Infiltrasi

Ranah birokrasi baik ASN, TNI dan Polri rentan terhadap infiltrasi radikalisme. Setara Institute pernah memberikan lampu hijau melalui temuannya yaitu sekitar 19,4% ASN terindikasi intoleran dan radikal. Ironis memang mereka digaji negara melalui pajak rakyat namun pemikirannya dan tindakannya justru berpotensi membahayakan negara dan rakyat.

Belum lama ini tersiar berita mengagetkan dari tanah Papua. Yaitu oknum PNS Pemkab Yahukimo ditangkap sebagai pemasok senjata ke kelompok criminal bersenjata (KKB). Pasukan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi melakukan penyergapan di sebuah rumah di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Rabu (22/9). Di lokasi itu ditemukan sejumlah barang bukti berupa amunisi serta senjata tajam yang akan disuplai ke KKB. Sebelumnya pada 27 Agustus pihak TNI-Polri juga sudah menangkap oknum PNS yang merupakan camat di wilayah Yahukimo karena menyembunyikan 15 orang simpatisan KKB.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan, hampir setiap bulan dirinya memecat dan menonjobkan PNS yang terpapar paham radikalisme. Dalam sebulan tercatat memecat dan menonjobkan sebanyak 30-40 ASN, karena telah terpapar paham radikal. Selain itu, ada juga yang diturunkan pangkat dan dijatuhkan sanksi lainnya.

Pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar paham radikalisme akan mendapatkan hukuman atau sanksi dari lembaga terkait. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan untuk para ASN yang terbukti terpapar paham radikal maka akan mendapatkan sanksi tegas dari negara. Hal ini karena PNS harus menjunjung tinggi nilai Pancasila dan dilarang keras melanggar ideologi Pancasila. Jenis hukuman mulai dari sedang sampai berat bahkan rekomendasi sampai pada pemberhentian tidak hormat.

BKN telah menggunakan aplikasi ASN No Radikal. Aplikasi ini tersambung langsung dengan Kementerian Agama, Kepala BNPT, Kepala BKN, Kominfo bahkan intelijen untuk mengawasi sekaligus menangani kasus radikalisme di lingkup ASN.

Aplikasi ini merupakan sebuah terobosan, inovasi berbasis IT, yang diharapkan dapat memudahkan penanganan radikalisme dan ini akan connect dengan daerah, akan berhubungan dengan BNPT, Kementerian Agama, dengan BKN dengan KASN, Kominfo khususnya dan badan cyber serta khususnya yang paling memonitor adalah dari intelijen bisa BIN bisa intelijen kejaksaan dan sebagainya.

Untuk diketahui, aplikasi ASN No Radikal merupakan pengembangan dari portal aduanasn.id. Aduan ASN ini merupakan fasilitas pengaduan ASN atas dugaan-dugaan pelanggaran berupa radikalisme negatif yang meliputi Intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Melalui situs ini, semua orang berhak untuk menyampaikan pengaduan ASN dengan cara mendaftarkan diri, mengunggah tautan (link) serta screenshot situs atau konten milik seorang ASN yang dicurigai terpapar paham radikalisme tersebut. Kemudian, hasil aduan tadi akan dipantau dan ditangani oleh Tim Aduan ASN.

Reformasi Birokrasi

Deradikalisasi internal aparatur negara merupakan harga mati. Reformasi bikrokrasi menjadi salah satu sarana mencapainya. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui peraturan perundangan. Reformasi birokrasi terjadi perubahan paradigma dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1974 yang menggunakan the structural efficensy model menuju UU Nomor 22 tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004 yang menggunakan the local democracy model (Tim Fisipol Unwar, 2006).

Selanjutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi dikuatkan oleh Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi birokrasi selama ini tidaklah berjalan mulus sebagaimana dibayangkan.

Hasil penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) di 3 provinsi menyimpulkan bahwa kinerja birokrasi dalam pelayanan publik masih buruk. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh paternalisme (Dwiyanto, 2003).

Pemerintah diharapkan tidak main-main terkait kinerja birokrasi. Kekuatan pemerintah salah satunya tergantung pada kualitas birokrasi. Konsekuensi logisnya mesti melakukan optimalisasi reformasi birokrasi, yaitu melanjutkan yang berjalan baik dan membuat program reformasi baru sebagai pengganti yang berjalan buruk.

Pemerintah penting untuk mengevaluasi dan menyempurnakan peta jalan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik mesti memenuhi beberapa asas. Asas-asas yang perlu diperhatikan antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaran negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Reformasi birokrasi penting menjauhkan diri dari kepentingan politik dan semata demi perbaikan kinerja pelayanan terhadap rakyat. Reformasi birokrasi juga mesti memasukkan muatan upaya deradikalisasi sebagai bagian kesatuan dengan upaya lainnya.

Ribut Lupiyanto, Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration).

Redaksi Khilafah.ID

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Sudahkah Kemerdekaan Kita Terjamin? Awas Aktivis Khilafah!

Ming Sep 11 , 2022
Khilafah.id – Sebuah potongan video Wali kota Cilegon, Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Pentamarta, ikut menandatangani penolakan rencana pendirian Gereja HKBP Maranatha di Cikuasa, Gerem, kota Cilegon, pada hari Rabu (7/09/2022), di hadapan massa yang atas nama Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon viral di media sosial. Video […]
kemerdekaan