Indonesia Bisa Bubar Jika Menjadi Negara Islam

negara islam

Khilafah.id – Dalam konteks Indonesia, perseteruan antara agama dan negara bukanlah hal baru. Bahkan hal itu muncul pertama kali saat negara Republik Indonesia ini mau didirikan (baca: PPKI). Sebagian umat Islam kala itu mengimpikan agar negara ini didirikan dengan berdasarkan syariat Islam (Negara Islam). Dengan Piagam Jakarta—yang pada poin ke satu berisi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagai ideologo negara.

Namun, hal itu mendapat bantahan dan penolakan keras dari kalangan nasionalis dan kelompok agama non-Islam dengan alasan karena yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bukanlah umat Islam saja, tetapi dari berbagai kelompok dan golongan agama lain. Jadi, menjadikana Indonesia sebagai negara Islam merupakan ketidakadilan sejarah.

Pada akhirnya, karena situasi sudah tak memungkinkan, proses negosiasi antara umat Islam dan kelompok lainnya akhirnya dilakukan. Piagam Jakarta tak diberlakukan. Poin ke satu yang berisi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan. Dan lahirlah kesepakatan bahwa negara ini didirikan dengan berasas Pancasila. Namun, pun demikian bukan berarti perjuangan umat Islam untuk membentuk negara Islam Indonesia sudah berakhir. Tamat.

Tidak. Rencana untuk mendirikan negara Islam Indonesia itu masih terus berlanjut di sebagian kalangan umat Islam Indonesia yang tidak terima atas kontrak sosial (kesepakatan) yang dilakukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menyepakati negara Indonesia ini berdiri dengan berasas Pancasila.

Pasca reformasi 1998 misalnya, tepatnya pada pada tahun 2000-an, beberapa partai politik Islam seperti, PPP, PBB dan FPI berusaha kembali untuk mengembalikan Piagam Jakarta dalam sidang tahunan MPR. Akibatnya, kala itu  orang-orang Minahasa dan Manado yang mayoritas penduduknya Kristen memberi kecaman keras atas tindakan para politisi Islam itu.

Bahkan untuk mempertegas kecamannya itu, sebagai upaya “menegur Jakarta”, kata Abdul Gaffar Karim dalam Menegoisiasi Ulang Indonesia (IRCiSoD, 2020), dibentuklah Kongres Minahasa Raya (KMR) yang dilaksakan pada 5 Agustus 2000, dua hari sebelum Sidang Umum (SU) MPR yang turut diwarnai oleh wacana pengembalian Piagam Jakarta itu.

Pada akahirnya KMR itu menghasilakn tiga poin deklarasi dan sebelas poin rekomendasi. Isyarat tentang separatisme; pemisahan diri dari Indonesia, muncul di poin deklarasi kedua: “…Jika keinginan untuk membatalkan komitmen proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 diluluskan atau bahkan dikompromikan sedikitpun, maka pada saat yang sama eksistensi keberadaan NKRI berakhir. Pada saat itu juga rakyat Minahasa terlepas dari komitmen ke-Minahasa-an dank e-Indonesian. Dengan demikian, maka rakyat Minahasa berhak menentukan nasibnya sendiri”.

Bahkan, Manado Post, selama beberapa hari sejak 6 Agustus juga mengeluarkan berita-berita dengan judul yang secara langsung mengonfirmasi hasil KMR itu. Misalnya, “Piagama Jakarta Diterima, Minahasa Merdeka” (06/8/2000), “Kawanua Sejagat Dukung Minahasa Merdeka” (09/8/2000), atau “Piagam Jakarta Diterima, Indonesia Bubar” (10/8/2000).

Namun beruntung upaya pengembalian Piagam Jakarta dalam amandemen itu gagal. Sebab-sebab kegagalannya, konon karena ada lobi-lobi politik antara Pua Maharani (yang mengantarkan hasil KMR ke Jakarta kepada ketua MPR) dengan Amien Rais pada 9 Agustus di sela-sela acara sidang tahunan (Abdul Gaffar Karim, 2020).

Pancasila sebagai Titik Temu

Usaha itu gagal. Namun semangat untuk mendirikan negara Islam Indonesia juga tidak pernah pudar. Buktinya, dalam konteks Indonesia kekinian, kelompok-kelompok islamis kanan masih saja terus mempermasalahkan antara Islam (sebagai agama) dan Indonesia sebagai negara.

Padahal hari ini sudah bukan waktunya. Artinya, jika hari ini kita masih mempertentangkan antara agama dan negara Pancasila Indonesia yang sudah jelas finalitasnya dan kemaslahatannya bagi kehidupan kita semua maka hanya akan menimbulkan kekacauan belaka.

Kerena itu, hari ini sudah saatnya antara agama dan negara untuk bekerja sama membangun kehidupan umat dan rakyat yang lebih bermatabat. Agama dan negara harus sudah duduk bersama untuk menjadi satu kesatuan yang saling menguntungkan bagi kehidupan.

Negara sebagai sebuah kontrak sosial terbesar yang mencitatakan sebuah kehidupan yang damai dan sentosa bisa diposisikan sebagai wadah untuk semua. Sementara agama sebagai organisasi spiritual (ketuhanan) bisa berperan untuk mendidik setiap umatnya untuk selalu bertaqwa kepada yang Esa agar menjadi masyarakat yang terdidiks secara spiritualitas dan secara lahir.

Karena, dengan nantinya agama bisa mendidik umatnya untuk selalu bertaqwa kepada yang Esa maka akan terbentuklah masyarakat-masyarakat yang baik dan bermoral yang niscaya bisa hidup rukun dan baik dalam kehidupan berbangsa.

Negara untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan sentosa bisa menggunakan kedaulatannya untuk mengatur segala lini kehidupan masyarakat secara demokratis. Tidak pilih kasi. Dan dengan hukum-hukum yang adil.

Sedangkan agama bisa membantu negara dan sekaligus menyampaikan ajaran-ajarannya dengan dakwah yang ramah, santun, dan tidak provokatif agar tidak menciptakan masalah dan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Karena sesungguhnya agama dan negara adalah satu kesatuan yang harus saling menguntungkan dan saling menjaga.

Rusdiyono, Pemerhati politik nasional.

Redaksi Khilafah.ID

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Al-Qur’an Membantah Eksklusifisme dalam Doktrin Al-Wala’ Wal Bara’

Jum Sep 16 , 2022
Khilafah.id – Kelompok radikal, masih begitu gencar membawa semacam doktrin Al Wala’ wal bara’ sebagai legitimasi pembenar ajaran (eksklusifisme). Bahwa, umat Islam hanya boleh loyal/bersaudara sesama umat Islam Al Wala’ (loyalitas) sesama umat Islam. Sedangkan terhadap mereka yang non-muslim, itu harus bersikap al bara’ (melepas diri) atau bermusuhan. Doktrin di […]
al-wala wal bara