Khilafah.id – Paradigma pendidikan dan politik merupakan dua entitas yang saling terkait secara erat. Kebijakan politik dalam suatu negara memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pendidikan, kurikulum, akses, dan kesetaraan dalam pendidikan. Sementara pendidikan sendiri memiliki peran krusial dalam membentuk warga negara yang berpikiran kritis, terampil, dan berdaya.
Pertama-tama, kebijakan politik dapat mempengaruhi arah pendidikan suatu negara. Keputusan politik tentang alokasi dana untuk pendidikan, penetapan kurikulum, penilaian, dan regulasi pendidikan lainnya dapat membentuk landasan dari paradigma pendidikan yang diterapkan di sebuah negara. Keputusan politik juga memengaruhi akses pendidikan bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal atau terpinggirkan.
Di satu sisi, kebijakan politik yang berfokus pada pemerataan akses pendidikan dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Program-program pendidikan gratis, beasiswa, atau subsidi pendidikan adalah contoh kebijakan yang mendukung paradigma pendidikan yang inklusif. Hal ini dapat membantu mengatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.
Namun, di sisi lain, kebijakan politik yang tidak memprioritaskan pendidikan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Alokasi dana yang tidak memadai untuk pendidikan, kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan zaman, atau kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 dapat menghambat perkembangan paradigma pendidikan yang progresif.
Selain itu, politik juga memainkan peran dalam menentukan arah pendidikan dalam hal nilai-nilai yang disampaikan kepada generasi mendatang. Keputusan politik tentang inklusi atau eksklusi materi pembelajaran tertentu, pemahaman atas budaya, sejarah, atau nilai-nilai yang dianggap penting untuk disampaikan kepada siswa juga mempengaruhi paradigma pendidikan.
Pendidikan moral, etika, dan nilai-nilai sosial yang diintegrasikan dalam kurikulum bisa menjadi hasil dari kebijakan politik yang mengedepankan pembentukan karakter yang baik pada siswa.
Tidak jarang pula, politik berpengaruh dalam penunjukan kepemimpinan pendidikan. Kebijakan pengangkatan pejabat di lembaga pendidikan oleh pejabat politik dapat memengaruhi arah pendidikan suatu wilayah, terutama dalam hal penentuan prioritas, program-program, dan pengelolaan sumber daya pendidikan.
Sebagai contoh, dalam konteks global, pendidikan tentang isu-isu lingkungan hidup semakin menjadi bagian penting dalam kurikulum. Keputusan politik di tingkat nasional atau internasional dapat mempengaruhi apakah isu-isu lingkungan tersebut diberikan penekanan yang cukup dalam pendidikan atau tidak. Keterlibatan politik dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi, atau lingkungan yang mendesak dapat tercermin dalam pendidikan yang diberikan kepada generasi mendatang.
Namun, politik juga bisa menjadi halangan bagi perkembangan pendidikan yang optimal. Politisasi dalam kurikulum, penunjukan guru, atau penilaian siswa dapat mengganggu independensi sistem pendidikan dan mengaburkan fokus pada kepentingan pendidikan itu sendiri. Pengaruh politik dalam pendidikan juga dapat menciptakan perubahan yang tidak konsisten atau terlalu sering, mengganggu kontinuitas dan stabilitas dalam proses pendidikan.
Penting untuk mencatat bahwa pendidikan seharusnya berada di luar kepentingan politik partai dan lebih mengutamakan kepentingan jangka panjang bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Paradigma pendidikan yang efektif harus didasarkan pada kebutuhan anak-anak, bukan pada agenda politik tertentu.
Dalam konteks demokrasi, pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk pemikiran kritis dan kesadaran politik warga negara. Sistem pendidikan yang mendorong siswa untuk berpikir mandiri, menganalisis informasi, dan berpartisipasi dalam diskusi publik membantu membentuk masyarakat yang terinformasi dan berpikiran terbuka.
Dalam kesimpulannya, paradigma pendidikan dan politik sangat terkait satu sama lain. Kebijakan politik dapat membentuk landasan dan arah pendidikan dalam suatu negara, dengan potensi untuk mendukung atau menghambat perkembangan pendidikan yang inklusif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Membangun paradigma pendidikan yang kokoh dan berkesinambungan memerlukan kerja sama antara pemangku kepentingan pendidikan, politisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas yang diperhatikan dan diperjuangkan demi masa depan yang lebih baik.
Azmi Nashirul, Mahasiswa teladan.
